RUU OMNIBUS LAW KESEHATAN

Rancangan Undang- Undang Omnibus Law merupakan suatu undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik yang artinya ketika sesuatu  berkaitan dengan omnibus law maka akan  menimbulkan suatu keterkaitan dengan berbagai objek atau hal secara sekaligus dibahas untuk digabungkan menjadi satu kesatuan peraturan. Pembahasan dan perancangan undang –undang yang mengunakan metode Omnibus Law ini salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Kesehatan

Penyederhanaan bentuk regulasi tentu memiliki sebuah tujuan untuk mendapatkan suatu kepraktisan untuk mengoreksi regulasi yang bermasalah dan menjadi solusi peraturan yang tumpang tindih agar adanya penyeragaman kebijakan dari pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Namun tentu sebagai mahasiswa terutamanya farmasis muda Indonesia kita perlu menjadi tonggak dalam mengkawal dan mengkritisi rancangan undang-undang omnibus law kesehatan ini yang dimana harapan terbesar regulasi ini bisa mengatur segala aspek kesehatan yang tumpang tindih menjadi satu dan regulasi ini menjadi regulasi yang benar-benar memberikan impact secara luas tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga mahasiswa kesehatan dan organisasi profesi kesehatan di seluruh Indonesia.

Perbaikkan seluruh aspek bidang farmasi secara bertahap dimulai dari menyempurnakan payung hukum kefarmasian. Dengan adanya penyempurnaan payung hukum kefarmasian ini maka tidak akan ada lagi sistem hukum yang tumpang tindih dalam teknis pelaksanaanya, namun dalam realitanya payung hukum ini sangat sulit untuk dikabulkan. Maka diberikanlah suatu jalan pintasan oleh pemerintah dalam penyederhanaan regulasi dengan adanya RUU kesehatan omnibus law. Hal ini memang dinilai menjadi langkah yang tepat untuk farmasi sejahtera dan mendapatkan payung hukum

Namun apakah jalan pintasan ini menjadi solusi atau menjadi ancaman?

Dalam perancangannya ruu ini dibuat seperti sistem kebut semalam, sangat terburu-buru dalam merealisasikannya. Lalu kenapa harus terburu-buru ketika memang masih dapat dilakukan diskusi bersama organisasi profesi kesehatan. Nyatanya organisasi profesi kesehatan harus turun aksi untuk menyampaikan sebuah saran dan rekomendasi agar didengar oleh para pemangku kebijakan.

Maka dari itu perlu adanya pembenahan dan diskusi-diskusi terbuka agar aspirasi-aspirasi dapat menjadi masukkan untuk ruu omnibus law kesehatan ini. Agar ruu ini benar-benar menjawab semua kebutuhan kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Mari Mengkritisi bersama

Akan munculnya kriminalisasi terhadap Tenaga Kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 462 bahwasanya

  1. Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun
  2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun

Maka pasal 462 ini akan berpotensi menjadi pasal karet karena terdapat ambiguitas dalam kelalaian berat pada ayat 1 yang tidak dijelaskan secara rinci aspek apa saja yang termasuk dalam luka berat. Hal ini juga akan menimbulkan ketakutan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menangani pasien sehingga memicu terjadinya penurunan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pasal 149 ayat (2) menyebutkan bahwasanya

Praktik kefarmasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Untuk itu pasal 149 ini  perlu adanya penambahan pelayanan informasi kefarmasian agar tidak hanya mendapatkan pelayanannya saja tetapi juga terkait pelayanan informasi yang diberikan kepada pasien

Pasal 193 ayat 9 yang dihapus menimbulkan kontroversi yang menyebutkan bahwasanya

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas apoteker, apoteker spesialis, dan tenaga teknis kefarmasian.

Maka pasal 193 ini diharapkan  tetap dikembalikan serta tenaga teknis kefarmasian diganti menjadi asisten apoteker yang meliput sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi.

Harapan

Dalam pembahasan dan pengesahan ruu ini dinilai sangat terburu-buru dan tidak mendengarkan aspirasi public terutama dalam bidang organisasi profesi. Ruu omnibus law ini padahal menggabungkan 15 Undang-Undang yang harusnya dibahas dengan sangat matang serta adanya analisa yang serius agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil dan merata

Oleh karena itu tentu harapannya terhadap ruu omnibus law ini adalah

  1. Regulasi omnibus law ini diharapkan mengacu pada kepentingan dan kebutuhan semua elemen masyarakat
  2. Mengharapkan partisipasi publik dalam melibatkan masyarakat yang dimana hal ini organisasi profesi menjadi representatif masyarakat untuk diikutsertakan dan didengarkan aspirasi-aspirasi yang memang bermanfaat demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia

Peran mahasiswa juga dibutuhkan untuk selalu mengkawal dan mengkritisi dalam pembahasan dan pengesahan regulasi ini. Karena sejatinya Mahasiswa adalah tonggak kehidupan bangsa dalam memperjuangkan kebermanfaatan untuk masa depan Indonesia.

Refrensi

Satria, P. (2023, February 16). RUU Kesehatan (Omnibus Law). Open Parliament. Retrieved May 16, 2023, from https://openparliament.id/2023/02/1 6/ruu-kesehatan-omnibus-law/

Policy brief ISMAFARSI

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *