TOK RUU KESEHATAN RESMI DISAHKAN

Pada tanggal 11 juli 2023 RUU kesehatan resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada rapat paripurna. Resminya rancangan undang-undang omnibus law kesehatan ini disahkan maka resmi juga adanya suatu legalitas kesehatan menjadi undang-undang.

Lalu apakah dengan hadirnya RUU Omnibus Law kesehatan menjadi Undang-Undang kesehatan akan membawa dampak positif atau UU ini akan menjadi awal runtuhnya pondasi kesehatan Indonesia?

PASAL YANG MERUGIKAN DI UU KESEHATAN

1. Komponen Kefarmasian Tidak Termasuk dalam Organisasi Rumah Sakit
Menurut Pasal 186 Ayat 1, struktur organisasi rumah sakit minimal terdiri dari keperawatan, elemen penunjang medis dan non medis, elemen pelaksana administratif, dan elemen operasional. Jadi, di mana kefarmasian itu? Ini jelas mengabaikan komponen kefarmasian yang seharusnya ada dalam tenaga kesehatan karena mereka bertanggung jawab atas proses hulu hingga hilir obat yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Komponen kefarmasian ini juga bertanggung jawab atas tugas-tugas dalam pelayanan klinis seperti pengawasan penggunaan obat, konsultasi obat, dan pemantauan efek samping obat.

2. Tenaga non-kefarmasian dapat melakukan praktik kefarmasian.
3 Pasal 145 Ayat 3 menyatakan bahwa tenaga kesehatan lain hanya dapat melakukan praktik kefarmasian dalam kondisi tertentu. Kalimat kondisi tertentu ini memiliki banyak tafsir jika kondisi tertentu tidak dapat diukur. Tenaga kefarmasian merupakan satu-satunya kelompok tenaga ahli yang memiliki pemahaman yang utuh tentang praktik kefarmasian, dan hal ini menimbulkan banyak interpretasi dengan maksud untuk keadaan tertentu yang tidak dapat dikuantifikasi secara pasti.

3. Obat bebas resep dapat diperoleh dari sumber lain.
Pasal 320 Ayat 6 menyatakan bahwa obat tanpa resep dapat diperoleh dari fasilitas kefarmasian atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini pasti mengancam tenaga kefarmasian dan dapat memperkeruh layanan apoteker. Apoteker seharusnya memiliki hak langsung untuk melayani pasien dan bertanggung jawab atas kesehatan sediaan farmasi yang lebih baik.

4. Praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh siapa saja yang disebut sebagai “Tenaga Kefarmasian”.
Pasal 145 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kefarmasian melakukan praktik kefarmasian. Tidak masalah, tetapi tenaga kefarmasian itu sendiri adalah kelompok orang dan bukan satu profesi. Dengan tidak menyebutkan profesi yang memiliki kewenangan dan keahlian yang dimaksud, tenaga kefarmasian dapat melaksanakan praktik kefarmasian secara utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Dihapuskannya Mandatory Spending
Pada pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tertulis mandatory spending diatur sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD di luar gaji. Namun kemudian mandatory spending resmi dihapuskan dari Undang-undang tentang Kesehatan yang telah disahkan. Penghapusan ini dinilai dapat berpengaruh pada target program strategis ataupun prioritas pembangunan kesehatan nasional maupun daerah karena tidak adanyajaminan konstitusi alokasi anggaran tersebut.

PASAL YANG MENGUNTUNGKAN DI UU KESEHATAN

1. Sistem Peraturan Undang-undang yang Mengatur Kefarmasian
Adanya Undang-Undang, payung hukum terkuat dan tertinggi di Indonesia, membuka jalan untuk peningkatan bertahap tenaga kefarmasian. Pasal terpenting tentang kefarmasian dalam UU Kesehatan menjadikan kefarmasian sebagai peraturan tertinggi ketiga dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Ini juga merupakan cara pemerintah menanggapi masalah farmasi yang ada di negara ini. Namun, apakah ini adalah solusi yang bijak untuk semua masalah yang ada?

2. Izin untuk Meningkatkan Efisiensi Tenaga Kesehatan
Sederhanakan proses perizinan dengan mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga pada Surat Izin Praktek (SIP). Menurut BAB I, STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi, dan SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

3. Perlindungan Hukum Tambahan
Pasal 273 menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja dalam praktik berhak atas perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Mereka juga berhak atas kompensasi atau imbalan jasa, serta tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Peran Apoteker dalam Pelayanan Kesehatan Dengan Apoteker Spesialis
Jenis tenaga kesehatan yang tercantum dalam Pasal 199 ayat 5 meliputi tenaga kejuruan, apoteker, dan apoteker spesialis. Pengakuan jabatan apoteker spesialis didasarkan pada hal tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi pengakuan industri farmasi terhadap posisi apoteker spesialis.

5. Industri kesehatan berkembang dari bergantung pada sumber daya asing menjadi mandiri di dalam negeri.
Pemerintah dan DPR RI setuju bahwa peningkatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan memerlukan penguatan rantai pasokan dari hulu hingga hilir. mempromosikan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri dengan mendorong industri yang melakukan produksi, penelitian, dan pengembangan dalam negeri.

Mari kita kawal UU kesehatan dengan seksama karena proses pengawalan UU kesehatan dapat menjadi tugas yang kompleks, serta perlu upaya kolektif dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan pengaruh positif dalam menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *